KUPANG, berandanusantara.com – Salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Brigade Meo menyatakan sikap mendukung Aparat TNI dan Polri menangkap Rizieq Shihab.
Pernyataan sikap diutarakan Brigade Meo saat melakukan aksi damai di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) NTT, Selasa (24/11/2020) kemarin. Selain menangkap, Brigade Meo juga meminta agar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu diproses hukum.
“Brigade Meo mendukung pemerintah, TNI dan Polri untuk menangkap Rizieq dengan berbagai laporan yang sudah masuk, dimana kita ketahui bahwa Rizieq menista agama, menista Presiden dan menista TNI/Polri,” tegas pemimpin aksi, Zwnglee Faley dalam orasinya.
“Kami meminta kepada Kapolda NTT untuk menyampaikan ke Kapolri kalau masyarakat NTT ingin Rizieq Shihab dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Rizieq adalah oknum yang dapat memecah belah bangsa,” pintanya.
Brigade Meo melakukan aksinya dihadiri sekitar 50 anggota, dengan membawa poster dengan latar wajah Rizieq Shihab disertai tulisan “Provokator Perusak Bangsa”. Setelah berorasi, mereka kemudian membakar poster tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Habib Rizieq di Nusa Tenggara Timur.
Adapun 4 tuntutan Brigade Meo yakni;
1. Oknum Muhammad Rizieq Shihab adalah pelaku pelanggaran hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa kasus yang dilakukannya yang seharusnya segera ditahan dan diproses sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.
2. Bahwa aksi massa yang melakukan penyambutan terhadap Muhammad Rizieq Shihab telah melakukan pengrusakan terhadap berbagai fasilitas pemerintah di Bandara Soekarno Hatta dan juga secara nyata telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, sudah seharusnya para koordinator aksi itu ditangkap dan diproses secara hukum.
3. Kami mendukung dan menuntut pemerintah agar segera membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) yang telah melakukan begitu banyak tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat.
4. Kami menuntut agar Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri serta jajarannya agar memastikan stabilitas Panca Gatra Ipoleksosbudhankam demi tetap tegaknya NKRI. (*BN/AM)
