Bank NTT Telah Peroleh Untung Rp1 Triliun dari Transaksi MTN

  • Whatsapp
Kuasa Hukum Bank NTT Apolos Djara Bonga (tengah) didampingi Kepala Divisi Corcec dan Legal Endri Wardono (kiri) dan Konsultan Humas Stenly Boymau (kanan). (Foto: BN)

KUPANG, berandanusantara.com – PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sejak tahun 2011 lalu telah melakukan transaksi Surat Berharga berdasarkan ketentuan yang ada. Salah satu transaksi yang dilakukan yakni dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance, lewat pembelian Medium Term Notes (MTN).

MTN sendiri adalah Surat Hutang Jangka Menengah yang dapat diperdagangkan dan perhitungannya dapat dilakukan dengan perhitungan Diskonto atau dengan Kupon Bunga secara periodik. Dari hasil transaksi tersebut, ternyata Bank NTT telah mendapatkan untuk sebesar Rp1 Triliun.

Read More

banner 728x250

“Setelah mendapatkan keuntungan tersebut, pada tahun 2018 terjadi risiko bisnis dengan PT. SNP sebesar Rp50 Miliar. Karena pada 27 Oktober 2018 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga,” jelas Kuasa Hukum Bank NTT, Apolos Djara Bonga dalam keterangan persnya, Selasa (14/6/2022) sore, di Cafe Petir, Kota Kupang.

“Selain Keputusan Pengadilan Niaga tersebut OJK telah membekukan kegiatan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, Surat tersebut dikeluarkan OJK pada Tanggal 14 Mei 2018, 21 Juni 2018 dan 9 Juli 2018,” sambungnya.

Pengacara senior yang kini menjabat sebagai Sekjen Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu mengatakan dirinya perlu menjelaskan kepada publik tentang hal sebenarnya terkait transaksi MTN yang dilakukan Bank NTT dan PT. SNP Finance. Apalagi, Bank NTT adalah bank milik seluruh masyarakat NTT.

Apolos menjelaskan, setelah dinyatakan pailid dan dibekukan kegiatan dari PT. SNP, pada tanggal 25 November 2019, Tim Kurator yang menangani PKPU PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance, mengundang Kreditur termasuk Kuasa Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah NTT untuk mengajukan Tagihan pada tanggal 13 November s.d. 23 November 2019.

“Pada tanggal 9 November 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengajukan Surat Perihal Tagihan Piutang terhadap PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Finance dengan Total Rp 53.120.833.333,- (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian tagihan pokok senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan bunga senilai Rp 3.120.833.333,- (tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah),” jelas Apolos.

Menurutnya, tgihan yang diajukan oleh Bank NTT tersebut telah diterima dan dicatat oleh Tim Kurator, selanjutnya Tim Kurator memberikan daftar list dokumen yang berfungsi sebagai Tanda Terima. Meski demikian, proses penyelesaian oleh Tim Kurator masih terkendala oleh karena proses penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri dimana atas harta PT. SNP Finance dalam sitaan berupa uang senilai Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar) pada rekening Bank Mandiri.

Apolos melanjutkan, transaksi MTN yang dilakukan oleh Bank NTT telah melalui ketentuan yang berlaku. Sebelum melakukan transaksi MTN, PT. BPD NTT sudah melakukan uji tuntas (Due Diligence) terhadap PT. SNP Finance sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-412/BL/2010 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

“Kedudukan hukum PT. SNP Finance adalah Legal, maka dalam proses pengembalian uang Rp 53.120.833.333,- (lima puluh tiga miliar seratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) tercatat di Bundel Pailit yang ada pada Tim Kurator,” jelasnya.

“Transaksi MTN senilai Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar) tidak saja terjadi pada Bank NTT saja, tetapi terjadi juga pada Bank umum lainnya dalam jumlah yang cukup besar, bahkan hal ini dianggap sebagai resiko bisnis. Begitu juga dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank NTT menyatakan bahwa transaksi MTN senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) dianggap risiko bisnis,” tutupnya. (*/BN)

Related posts