JAKARTA – Hari pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Serentak 2018 tinggal menyisakan waktu satu bulan ke depan. Suhu panas politik pun merebak hampir di seluruh daerah yang sedang menyelenggarakan Pilkada. Tak terkecuali di
Maraknya praktik money politics di Provinsi Nusa Tengara Timur (NTT), tentu menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Selaun itu, isu beredarnya uang palsu (Upal) juga cukup meresahkan masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste tersebut. Hal ini ditengarai karena money politics yang akan digunakan dalam jumlah besar, juga akan diselipkan dengan Upal.
Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Flores Bersatu (MFB), Yulius Sebastian, mengatakan praktik money politics di Pilkada akan menciderai demokrasi. Karena masyarakat `dipaksa` untuk memilih salah satu kandidat dengan `iming-imimg` uang. Dan hal ini dinilai akan merusak banyak hal. Salah satunya, jujur dan adil (jurdil) yang seharusnya dijaga di ajang Pilkada.
“Meskipun saya yakin, saat ini masyarakat sudah jauh lebih cerdas dalam bersikap secara politik. Bisa jadi, meskipun ada yang melakukan money politics, tapi masyarakat akan mengambil uangnya tapi memilih calon yang lain, yang memang benar-benar ia yakini sebagai pemimpin yang baik,” ujar Yulius, seperti dilansir harian terbit belum lama ini.
Sementara, terkait maraknya beredar uang palsu yang akan disebar untuk mempengaruhi masyarakat pemilih, Yulius menegaskan, siapapun yang melakukan itu, merupakan cara-cara keji dalam berpolitik. Dan itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan hati nurani.
“Orang yang tega menyebar uang palsu di masyarakat, sudah pasti sosok yang tidak memiliki moral yang baik. Tidak punya integritas dan tidak berperikemanusiaan. Sosok yang keji seperti ini, sangat tidak layak menjadi seorang pemimpin,” terang Yulius.
Jika memang ditemukan indikasi peredaran uang palsu yang akan digunakan untuk money politics, Yulius meminta aparat kepolisian untuk segera memantau dan terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya, menangkap siapapun pelaku yang mendistribusikan uang tersebut.
“Tidak hanya selesai pada penyebar uang palsunya, tapi aktor dan tokoh di balik itu harus juga ikut diamankan agar masyarakat tenang dan perhelatan Pilkada bisa berlangsung bersih sehingga menghasilkan pemimpin terbaik,” pinta Yulius.
Tak hanya meminta pihak kepolisian untuk bertindak, Yulius juga mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meneruskan penyelidikan langsung di lapangan untuk menangkap para pelaku pemain curang dari Pasangan Calon (Paslon) Pilkada. Pasca OTT salah satu Cagub NTT, diduga kuat masih banyak pemain serupa.
“Untuk itu, kami seratus persen support KPK yang telah turun di NTT untuk membongkar kasus tersebut, dengan masuk ke kampung-kampung dan segera tangkap jika ada tokoh ataupun tim Paslon yang bermain curang di Pilgub NTT,” tegas Yulius. (AM/HT)